Tugas Gubernur Melayani Masyarakat

Menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kepala Dinas, Bupati  atau Walikota adalah aparat yang bertugas membantu melayani rakyat. Memastikan pelayanan terhadap masyarakat dapat dituntaskan dengan baik.

Pesan ini disampaikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, pada beberapa kesempatan ketika berdialog dengan masyarakat. Termasuk saat acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jum’at (18/1)  di desa Kuta Mandalika Lombok Tengah beberapa hari yang lalu.

“Pemimpin bertugas membantu melayani rakyat, kami digaji , dikasih upah bukan sebagai raja dan bukan sebagai penguasa,tetapi karena mau dan rela menjadi pesuruh masyarakat,” tegas Gubernur.

Sangat bertolak belakang lanjut Gubernur kalau masyarakat yang menjadi raja tapi untuk ketemu pelayannya, dia harus bungkuk-bungkuk. "Itu gak benar, itu kesepakatan-kesepakatan yang harus dipahamai dalam logika ekonomi masayarakat dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Zulkieflimansyah.

Jadi, siapa yang mau jadi Gubernur, Kepala Dinas atau Bupati adalah mereka yang mempunyai kerendahan hati, kerelaan untuk berkorban dan melayani masyarakat banyak. Bukan sebaliknya, membuat susah atau mempersulit keadaan masyarakat, jadi ini asumsi dasar yang harus dipahami bersama.

“Tugas pemerintah gak susah-susah amat, mengerti masyarakatnya, tahu keinginan masyarakat, kebutuhannya dan dikomunikasikan pada dunia usaha dan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur, saat Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi Special dengan tema ITDC untuk kesejateraan bersama.

Didepan masyarakat lingkar Kuta Mandalika dan Direktur ITDC, Gubernur menjelaskan juga bahwa, hal terpenting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, untuk menfasilitasi agar relasi masayarakat dan dunia usaha baik, masyarakat kita berdaya dunia usaha tumbuh berkembang dan untung sehingga menjadi ekosistem yang mendukung satu sama lain.

Pemerintah menyediakan infrastruktur, fisik, non fisik dan lainnya, sehingga dalam dialog ini penguasa ingin mengadili dan menekan dunia usaha, seakan-akan ITDC ini yang salah dan harus protes ramai-ramai.

Nah, untuk mencapai itu semua tata kelola pemerintah harus bersih dan transpara. Pemerintah punya wibawa kalau bekerja dengan baik dan jujur dalam melayani masyarakat. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru